Jazilul Fawaid Dorong Reformasi Layanan Haji: Digitalisasi Maju, Armuzna Perlu Pembenahan
gasgusindonesia.org, MEKKAH, – Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menilai pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dalam hal ketertiban dan organisasi. Namun, politisi asal Gresik itu tetap menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, khususnya pada fase krusial pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib. Tapi di Armuzna masih ada yang harus diperbaiki. Terutama keterlambatan penjemputan dan jemaah yang sempat tertinggal,” ujar Jazilul saat ditemui di Mekkah, Selasa (10/6/2025).
Ia menilai, persoalan utama di Armuzna bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut struktur dan koordinasi antar penyedia layanan. Tahun ini, sebanyak delapan syarikah atau perusahaan lokal Arab Saudi dilibatkan dalam pelayanan jemaah haji Indonesia, jumlah yang menurut Jazilul terlalu besar dan justru menciptakan tumpang tindih wewenang.
“Delapan itu terlalu banyak. Cukup empat atau lima saja, agar pengaturan tenda, transportasi, dan logistik jemaah bisa lebih terkoordinasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Jazilul memberikan apresiasi terhadap langkah progresif Pemerintah Arab Saudi yang mulai menerapkan digitalisasi layanan ibadah haji melalui aplikasi Nusuk. Menurutnya, inovasi ini membawa angin segar bagi sistem pelayanan haji di masa depan.
“Tahun ini digitalisasi sudah jalan lewat aplikasi Nusuk. Memang belum sempurna, tapi ini langkah maju dalam transformasi layanan haji. Ini patut kita dukung,” kata Wakil Ketua MPR RI itu.
Jazilul juga menyinggung pentingnya perlindungan jemaah non-kuota, khususnya yang sebelumnya mengandalkan visa mujamalah atau visa foruda. Ia menekankan bahwa status visa tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak jemaah atas pelayanan dasar, terutama kesehatan.
“Jangan sampai ada jemaah non-kuota yang telantar atau tidak dilayani dengan baik hanya karena status visanya. Negara harus hadir,” katanya.
Menutup keterangannya, Jazilul kembali menegaskan komitmen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengawal kebijakan haji yang berpihak kepada jemaah, dengan menekankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
“Biaya haji harus efisien, tapi mutu layanan jangan turun. Kami di PKB akan kawal agar jemaah Indonesia mendapat pelayanan terbaik dan layak sebagai tamu Allah,” pungkasnya.