gasgusindonesia.org, Jakarta – Pemerintah memastikan hanya anak-anak dari keluarga miskin yang bisa menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial mengklaim telah menyisir rumah para calon siswa untuk mengecek kondisi ekonomi mereka.
"Ya, Kemensos itu peninjauan ke rumah. Kemensos setelah dapat data, timnya berkunjung ke rumahnya (calon siswa), dipotret, dihitung, dikalkulasi. Jadi, berdasarkan fakta rumahnya," kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin malam, 14 Juli 2025.
Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan program Sekolah Rakyat tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada kelompok Desil 1 dan 2.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah menunjuk panitia untuk mengecek kondisi riil calon siswa. "Setelah itu, panitia atau pihak yang ditunjuk akan mendatangi rumah calon siswa-siswi Sekolah Rakyat untuk memastikan data yang masuk sesuai kondisi di lapangan," kata dia.
Selanjutnya, kata Gus Ipul, pemerintah daerah dilibatkan untuk menyaring lagi data calon siswa. Mereka yang lolos tahap ini akan menjalani tes kesehatan sebelum diterima.
"Artinya, individu yang mendaftar ke Sekolah Rakyat merupakan orang yang betul-betul dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, yakni miskin dan miskin ekstrem," kata Gus Ipul.
Sekolah Rakyat dirancang untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin di kota dan desa. Pemerintah juga menyediakan bantuan kebutuhan dasar bagi para siswa dan keluarganya.